Pulau Komodo Tujuh Keajaiban Dunia

Masuknya Pulau Komodo dalam tujuh keajaiban dunia kategori alam, sebagaimana diumumkan oleh Kepala New 7 Wonders, Berbard Weber, di Zurich Swiss, memberi makna positif dalam banyak dimensi, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Pada sisi lain, keberhasilan itu juga menunjukkan rakyat Indonesia sudah lebih dewasa dalam mencerna informasi dan dalam membuat keputusan.

Sebagaimana pernyataan pihak New 7 Wonders, Pulau Komodo masuk dalam daftar tujuh keajaiban dunia bersama Amazon dari Brazil, Halong Bay dari Vietnam, Iguazu Falls dari Brasil, Jeju Island dari Korea Selatan, Puerto Princesa Underground River dari Filipina, dan Table Mountain dari Afrika Selatan. Artinya, kini Pulau Komodo berada pada posisi sejajar dengan berbagai objek wisata dunia lainnya. Namanya akan segera tercatat dalam berbagai risalah dan buku panduan wisata. Bahkan, bukan tidak mungkin, Pulau Komodo akan ditulis berderet dengan Pulau Bali sebagai destinasi utama pariwisata Indonesia.


Di balik kabar gembira itu, sesungguhnya telah terjadi pertarungan yang amat sengit antara peran pemerintah pada satu sisi, dan partisipasi rakyat pada sisi yang lain. Sebagaimana kita ketahui bersama, di tengah gencarnya kampanye Vote Komodo, muncul pula kampanye terstruktur yang mencoba menjegalnya. Sungguh disayangkan, kampanye penjegalan itu datangnya dari pihak pemerintah. Pihak yang sangat getol mengampanyekan sisi negatif dari  Vote Komodo adalah Dubes RI untuk Swiss, Djoko Susilo, dan sejumlah pejabat di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi  Kreatif. 

Pada sisi lain, ada Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI yang sebelumnya sudah didaulat menjadi Duta Komodo, yang terus menerus mengampanyekan Vote Komodo. Ia tak segan-segan "menodong" Presiden SBY dalam suatu acara untuk ikut mengirim SMS Komodo. Dengan keberhasilan yang telah diraih oleh rakyat Indonesia, yang oleh Jusuf Kalla disebut sebagai kemenangan bersama, maka seharusnya semua komponen masyarakat, termasuk pemerintah, sudah berada pada posisi bahu membahu menjadikan Pulau Komodo sebagai industri pariwisata baru Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selayaknya lebih kreatif lagi untuk membuat langkah-langkah terobosan agar Pulau Komodo lebih mendunia. Buang jauh-jauh kecurigaan momen Vote Komodo akan dijadikan komoditas politik untuk membangun dukungan kepada tokoh, kelompok, atau partai tertentu. 

Jusuf Kalla sebagai tokoh sentral Vote Komodo sudah tidak punya ambisi politik, apalagi menjadi presiden, di usia yang sudah menjelang 70 tahun. Ia juga sudah tidak berkecimpung di partai yang pernah dipimpinnya, Partai Golkar. Ia kini lebih banyak aktif di dunia sosial dengan memimpin Palang Merah Indonesia (PMI). Pemerintah pun tak perlu malu-malu setelah rakyat ternyata lebih berpihak kepada kampanye Vote Komodo. Seharusnya, sejak sekarang pemerintah sudah mempersiapkan infrastruktur pendukung Pulau Komodo sebagai objek wisata dunia.  Apalagi, seperti dikatakan pengusaha Sofjan Wanandi, kalangan bisnis kini sudah mulai mengincar peluang besar di balik Pulau Komodo. Tinggal bagaimana nanti pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat menjaga kelestarian dan mengembangkan habitat  dan kehidupan Komodo itu sendiri, agar tidak tergerus oleh hiruk-pikuk yang segera hadir di sana. 

Saat ini jumlah komodo di Taman Nasional Komodo (TNK) diperkirakan masih sekitar 2.500 ekor, sekitar 1.300 ekor di antaranya berada di Pulau Komodo. Selain komodo, di TNK terdapat 277 spesies hewan yang meliputi 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Untuk menghindari ancaman kepunahan, maka 25 spesies hewan dilindungi.